Kasus TKW di malaysia, Hak libur TKW terancam diabaikan

KUALA LUMPUR, Republika– Sayap perempuan partai politik yang tengah berkuasa di Malaysia, Puteri UMNO,mengingatkan pemerintah untuk tidak meladeni semua keinginan Indonesia soal tenaga kerja wanita khususnya di sektor domestik (pekerja rumah tangga). Dua hal yang disoroti organisasi itu adalah tentang permintaan hari libur dan hak memegang paspor masing-masing selama mereka bekerja.

“Tak semua permintaan ektrem Indonesia itu harus kita penuhi,” ujar pimpinan Puteri UMNO, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin, Rabu, seperti dilaporkan The Star.

Menurutnya, dalam kontrak dengan para TKW yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sudah tercantum klausul hari libur yang diatur berdasar kesepakatan dengan majikan masing-masing. “Masing-masing majikan juga sudah paham, bahwa para PRT itu butuh istirahat yang cukup, hari libur, bersosialisasi dan sebagainya,” ujarnya.

Soal paspor dipegang pekerja yang bersangkutan, ia menyatakan kurang sependapat. Menurutnya, tujuan pemegangan paspor oleh majikan adalah untuk memastikan para TKW itu tidak kabur sebelum masa kontraknya berakhir.

Menurutnya, memberikan hari libur bagi TKW juga menjadi pedang bermata dua. Menurutnya, bila mereka dibiarkan mengambil hari libur sendiri, mereka akan menjadi “tak terkendali”. Para TKW itu akan memperbandingkan pekerjaannya dengan TKW lain, termasuk gaji, sehingga kemungkinan mereka kabur dari pekerjaannya menjadi makin besar. Di samping itu, dikhawatirkan mereka akan menjalin cinta diam-diam dan berisiko hamil di luar perkawinan.

“JIka hal ini terjadi, atau mereka minggat, siapa yang akan menanggung risiko itu? Tentu majikannya, bukan?” ujarnya.

Menurutnya, keputusan pemerintah Indonesia untuk membekukan pengiriman TKW hanyalah taktik mereka agar seluruh tuntutan itu dipenuhi. Misalnya saja, soal tuntutan gaji minimum 600 ringgit perbulan. “Padahal biaya rekrutmen mereka 5.000 ringgit sendiri,” tambahnya.

Rosnah mengusulkan agar Kementerian Sumber Daya Manusia mengkaji ulang kesepakatan soal TKW ini. “Setiap negosiasi haruslah bersifat win-win solution baik bagi pekerja atau majikan,” katanya.

Sebuah regulasi baru, kata dia, tak bisa lahir hanya karena “pesanan” negara tetangga. Apalagi, katanya, permintaan itu merupakan wujud dari arogansi dengan “permintaan ekstrem”.  Ia juga mengimbau agar agensi PRT Malaysia lebih kreatif dan mencari alternatif lain, tak tergantung pada pekerja dari Indonesia. (tri)

————————————————————————–

Itulah malaysia yang semakin memalukan, saat ormas perempuan partai penguasa di Malaysia malah tidak menginginkan persamaan hak perempuan atas pembantu di rumah tangganya, ini keanehan terbesar dalam upaya wanita memperjuangkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seolah-olah pembantu wanita Indonesia jauh lebih rendah derajatnya dibanding pembantu wanita asal negara lain di malaysia.

Pantaskah pandangan ormas wanita tersebut mencerminkan Malaysia Truly Asia? ternyata persamaan hak asasi tidak berlaku di Malaysia, terbukti perlakuan TKW Indonesia jauh lebih buruk dari TKW asal negara lain.

Pemerintah sangat perlu memandang kasus ini sebagai pertimbangan utama izin kerja TKW di Malaysia, bila perlu tarik semua TKW dan TKI di Malaysia dan difasilitasi untuk menjadi tenga kerja di negara lain yang masih menghargai hak asasi manusia

Masalah dalam negeri yang harus selalu menjadi PR Depnaker adalah memberikan pelatihan kerja yang memadai bagi setiap TKI dan TKW di luar negeri. termasuk juga memahami dan bisa memperjuangkan hak-hak mereka saat sudah di negara tujuan, jangan sampai mereka menjadi sapi perahan tanpa tahu hak-haknya sebagai tenaga kerja

Adapun PR aparat kepolisian adalah menghilangkan praktek penyelundupan TKI ke malaysia, termasuk juga praktek perdagangan perempuan yang marak terjadi di perbatasan Indonesia – Malaysia. Kombinasi keduanya akan mengurangi terjadinya perendahan martabat Indonesia di malaysia